“Rasanya bui bukan apa-apa buat saya. Apalagi, bukankah ditahan itu suatu ‘resiko bisnis’? Kata orang, penjara itu ibarat ‘Perguruan Tinggi Terbaik’. Asal saja kita tidak dijebloskan karena mencuri. Saya rasakan benar kebenaran misal itu. Sedangkan nonton bioskop perlu ongkos, apalagi demokrasi. Dan ongkos itu perlu dibayar! Iuran saya sebenarnya sedikit sekali. Jalan masih panjang. Apapun yang terjadi, mesti kita tempuh…” (Mahbub Djunaidi, 1978)

Menukil pernyataan Mahbub di atas, yang ditujukan untuk membesarkan hati keluarganya saat menjadi tahanan politik Orde Baru, pernah muncul kenakalan dalam benak saya. Secara kasat mata, gerakan sosial tengah mengalami perubahan akibat dari loncatan besar teknologi komunikasi. Gerakan sosial via internet dalam skala soft maupun hard sama-sama punya daya gempur mematikan.[1]

Imajinasi saya bekerja dan mulai berandai-andai. Jika kader PMII yang berbasis jurusan teknologi informasi, komputer, maupun sejenisnya punya kemampuan meng-hack situs-situs pemerintah untuk melancarkan protes sosial atas isu tertentu maka sudah pasti demo ratusan orang nyaris tiada berarti. Seluruh media akan meliputnya dan menjadikannya headline. Pemerintah pun langsung merespon. Gerakan semacam ini akan mudah dilakukan manakala kita punya sekumpulan kader berkeahlian layaknya cyber army ala kelompok Anonymous.

Tindakan kontra pasti akan dilakukan oleh Direktorat Cyber Crime Mabes Polri untuk menggulungnya. Dari sisi sumber daya yang dimiliki Polri bisa jadi pasukan cyber army PMII akan mudah dilipat. Jika masih dapat menghindar, alhamdulillah.

Situs pemerintah umumnya punya internet security berlapis. Bisa membobolnya tentu menjadikan hal itu sebagai prestasi. Meskipun tertangkap, tentu tindakan kriminal ini bukanlah model ‘pencuri’ sebagaimana yang disampaikan Mahbub di atas. Mungkin akan ditindak sesuai ketentuan hukum dalam KUHP. Itulah perjuangan. Kemungkinan lainnya akan direkrut oleh pemerintah lewat institusi-institusi yang membutuhkan kemampuan cyber war.[2]

Rasanya, imajinasi tadi terlalu berlebihan. Terdengar mustahil hingga mayoritas warga Timor Leste menuntut referendum untuk kembali bergabung dengan Indonesia.

Menyoal Kaderisasi Eksakta

Entah sudah berapa ribu mulut yang menyodorkan pertanyaan seputar kaderisasi eksakta. Tidak pernah ada kepuasan, minimal kepuasan sementara. Bisa jadi wajar mengingat tidak pernah ada buku panduan khusus bagi kader berlatar eksakta. Pangkalnya, sejak Soekarno masih berkuasa bisa digeneralisir resources pengurus mulai tingkat Pengurus Cabang hingga Pengurus Besar lebih di dominasi yang berlatar non-eksakta.

Saya pun ketika menjadi Ketua Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII Masa Khidmat 2011-2014 menyerah tanpa syarat ketika diminta membuat modul kaderisasi untuk kader eksakta. Kebingungan dan lebih menyibukan diri untuk menyusun yang makro. Kelakuan ini sejatinya tidak perlu ditiru generasi sesudahnya. Kalau sama saja berarti tak ada guna tulisan ini.

Ditilik dari yang makro, kaderisasi PMII ditopang oleh empat hal penting: tujuan kaderisasi, strategi dan taktik kaderisasi, jenjang kaderisasi, dan materi kaderisasi. Diandaikan bahwa setiap jenjang dan materi tidak terkotak-kotak berlatar disiplin akademik. Proses internalisasi nilai atau ideologisasi berlangsung dalam tahapan-tahapan yang cukup acceptable.

Lalu apa yang menjadi masalah terbesarnya? Kaderisasi non-formal yang perlu dilakukan tiap Rayon mengingat basisnya adalah jurusan atau fakultas. Di fakultas berlatar humaniora pun tidak pernah ada modul khusus. Jadi sebetulnya sama saja. Hanya masalah terbesarnya adalah kebanyakan diskursus dalam kaderisasi formal dan non-formal terlalu mengedepankan diskursus berbau rumpun humaniora.

Kebanyakan kader eksakta merasa beban kuliah mereka jauh lebih berat. Mengandaikan ada perlakuan berbeda dari sisi sistem kaderisasi yang terlalu pro-humaniora.

Syahdan, ada cerita menarik di Universitas Airlangga tahun 90-an. Ada seorang dokter yang menempuh pendidikan spesialisnya di Jerman melalui jalur beasiswa. Bahkan kini menetap dan menjadi dokter spesialis di sana. Dokter ini merupakan alumni PMII, mencapai predikat kelulusan cum laude meski sehari-hari tinggal di sekretariat komisariat PMII Unair. “Hebat,” saya berkomentar kepada si pembawa cerita. Apa rahasianya? Kader ini dibebaskan untuk memutuskan ikut atau tidaknya dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komisariat. Seandainya dia tidak dikekang oleh tugas dan ujian maka dia sedapat mungkin berpartisipasi. Tidak pernah ada punishment, karena memang kader ini diperlakukan khusus dengan diskresi.

Lain lagi dengan sosok dr. Fahmi Dja’far Saifuddin, anak sulung KH. Saifuddin Zuhri, ia kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.[3] Fakultas paling bergengsi mengingat UI bermula dari STOVIA (sekolah kedokteran). Sangat aktif di PMII hingga pernah menduduki jabatan Sekjend PB PMII 1967-1970 dan kemudian menjadi Ketua PBNU. Salah satu anggota Tim Tujuh yang melahirkan konsep Khittah 1926 di Muktamar Situbondo 1984.

Dua karakteristik yang berbeda. Satunya melahirkan dokter berprestasi dengan segenap proteksi, sementara yang terakhir melahirkan dokter berprestasi dengan segenap partisipasi. Di mata saya keduanya bisa menjadi prototype pola pengkaderan yang tidak membutuhkan kekakuan. Keadaan keduanya bisa jadi dalam posisi yang berbeda. Fahmi hidup dalam lingkungan keluarga politisi. Saat ia kuliah, ayahnya merupakan Menteri Agama yang merepresentasikan Partai NU. Dengan kata lain, sejak kecil ia terbiasa dalam kehidupan organisasi dan politik di dalam keluarga.

Keduanya bisa menjadi kader berprestasi di fakultas eksakta tanpa ada modul khusus.

Lalu kenapa urusan modul khusus ini terus diributkan? Saya percaya ini merupakan ikhtiar atas sulitnya merekrut dan mempertahankan kader dari rumpun eksakta. Faktanya bisa ditilik dari rasio latar akademik kader-kader PMII. Output-nya pun demikian, alumni PMII yang mendapat amanah di dalam kekuasaan saat ini tidak dapat menempati posisi yang sangat strategis.[4]

Pikiran antik saya mengatakan memang tidak perlu ada modul khusus yang terlalu rigid. Cukup kurikulum umum yang bisa diadopsi.

Mengimajinasi Formula

Terkait urusan model rekrutmen dan variasinya saya sudah bicarakan panjang-lebar dalam buku Kaderisasi PMII yang diterbitkan oleh PB PMII tahun 2014. Strategi dan taktiknya juga telah dijabarkan secara gamblang. Sejauh ini, belum ada pikiran lanjutan untuk mengotak-atiknya. Jadi sementara biarkan saja dulu hingga generasi berikut merubahnya.

Untuk memudahkan gambaran kaderisasi berbasis eksakta sengaja digunakan istilah ekstraksi.[5] Kaderisasi berbasis eksakta umumnya, bisa jadi asumsi ini tidak sepenuhnya benar, dalam pikiran yang sangat kalkulatif mengingat latar belakangnya biasa menampilkan sesuatu yang pasti. Perasaan biasanya tersingkir oleh rasionalitas.

Ideologi menjadi pelarutnya. Sudah pasti pula jika berbicara ideologi maka tidak lain dan tidak bukan bersumber dari disiplin non-eksakta. Lalu eksakta ikut melengkapinya. Di film “The Theory of Everything” sosok Stephen Hawking digambarkan sebagai astrofisikawan yang mengadopsi nilai-nilai sosialisme. Menolak gelar yang diberikan Ratu Elizabeth II. Cambridge University, dia sebelumnya ditolak masuk Oxford, memang terkenal sebagai kampus kaum kiri di Inggris. Ada kemungkinan nilai-nilai sosialisme yang dianutnya berasal dari lingkungan akademik di mana dia tumbuh. Mempengaruhi pandangan politiknya.

Meskipun berkecimpung dalam bidang ‘ilmu pasti’ Hawking tetap memiliki pandangan politik terhadap suatu ide yang terkadang ‘sulit diukur’ secara pasti. Dari kasus ini, bisa dijadikan rujukan bahwa mereka yang bergelut dengan disiplin eksakta pun sejatinya memiliki kecenderungan pandangan politik dan banyak di antaranya berbeda. Pada konteks inilah PMII memainkan perannya.

Salah satu dogma yang paling awal di PMII adalah penolakan ilmu untuk ilmu tetapi ilmu untuk diamalkan. Proses internalisasi inilah yang lazim dilakukan dalam kaderisasi formal di PMII untuk menarik sensitifitas ‘being human’. Bahwa apapun ilmu yang dimilikinya kelak berorientasi pada kemaslahatan bersama. Baik sesama manusia maupun alam.

Agar terlihat asyik dan mudah diterima, kaderisasi jangan dikesankan angker. Syarat untuk membuat makalah peserta PKD atau PKL melulu temanya diwajibkan berbau humaniora. Bisa jadi dibuat terobosan baru dengan mix pengetahuan, misalnya bagi mahasiswa jurusan TI diperbolehkan menyusun karya tulis dengan judul “Strategi dalam Perang Propaganda Via Dunia Maya” atau bagi kader jurusan teknik nuklir membuat judul “Menyongsong Kebangkitan Indonesia dengan Penguasaan Senjata Nuklir”, dan berbagai judul lainnya.

Pun juga dengan kaderisasi non-formal. Sebaiknya benar-benar non-formal. Kerekatan dalam membangun ikatan emosional bisa dimulai dari ritus. Ritus-ritus atau amaliyah ala nahdliyin seperti istighotsah, tahlil, atau ziarah kubur bisa menjadi perekat sekaligus menjadi wisata spiritual untuk me-refresh pikiran. Bisa juga dengan wisata alam sambil diselingi diskusi-diskusi ringan pentingnya penguasaan ilmu untuk hidup harmonis dengan alam. Sesekali membedah film yang terkait erat dengan figur yang berhubungan dengan profesi dan kepekaan terhadap realitas sosial. Bahkan bergumul dengan hobi mereka di luar urusan akademik. Ada baiknya pengurus juga ikut mengembangkan bakat berdasarkan kegandrungan akademik. Itulah yang membuat mereka bertahan.

Sulit rasanya bagi mereka yang berpikir terlalu matematis berkecimpung dalam organisasi dengan mengeliminasi naluri take and give. Oleh sebab itu perlu menemukan cara kreatif agar senyawa yang dibutuhkan dalam proses ideologisasi berjalan sempurna dan ekstraksi terjadi. Syukur-syukur jika Anda mengorbankan diri untuk menyusunnya dalam formulasi yang sangat detail melalui serangkaian trial and error.

Ketika mereka compatible dengan kultur organisasi yang memungkinkan mereka berkembang dan terpatri esprit de corps (militansi) maka kelak akan hadir ribuan kader seperti dr. Fahmi Saifuddin, bukan?

 

Jakarta, 14 Juni 2106 M/9 Ramadhan 1437 H

Dwi Winarno (Ketua Bidang Kaderisasi Nasional PB PMII 2011-2014)

Tulisan ini sengaja dibuat sebagai catatan ringan untuk buku “PMII dalam Bingkai Eksakta” karya Rayon Galileo Komisariat UIN Malang.

[1] Soft saya definisikan sebagai model campaign di berbagai media sosial yang kemudian mampu menggerakan massa untuk mengambil tindakan kolektif. Adapun hard mengacu pada serangan dengan merusak tampilan  muka situs-situs tertentu tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial dan ditujukan hanya untuk menarik perhatian dalam menyampaikan pesan berupa protes sosial.

[2] Dalam lingkup perang modern, idealnya terdapat lima unsur pertahanan: angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, angkatan perang bintang (luar angkasa), dan angkatan perang cyber.

[3] Menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1962-1968), The John Hopkins University, School of Hygiene and Public Health, Maryland (1973), Institute of Medical Care, University of Michigan (1974), Postgraduate Program on Health Statistics, School of Public Health, University of Texas, Houston (1974). Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (1976-1981)

[4] Saya ambil contoh Kementerian. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan adalah core. Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Aparatur Negara, Kementerian ESDM, dan Kepala Bappenas adalah semi periphery. Sisanya berada di wilayah periphery.

[5] Ekstraksi merupakan proses pemisahan atau penarikan satu hingga beberapa zat yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan bantuan pelarut.