Catatan Pra Muspimnas (Bagian Pertama)

Berharap tidak akan ada aral melintang Muspimnas PMII akan di gelar di wilayah paling timur Indonesia. Bumi cendrawasih akan menjadi tuan rumah event tertinggi kedua dalam konstitusi PMII di bulan Desember mendatang. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, dipilihnya Papua berangkat dari pertimbangan strategis dan taktis PMII.

Pastinya, kabar lokasi Muspimnas di Papua disambut dengan komentar beragam yang penulis temui baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Pertanyaan-pertanyaan lainnya pun menyusul deras mengingat penulis merupakan salah seorang punggawa PB PMII.

Lebih banyak komentar bernada sumir terdengar di telinga penulis terkait dipilihnya Papua. Utamanya, persoalan biaya transportasi yang sangat mahal. Di luar itu, nyaris tidak ada argumentasi yang cukup menjadi landasan penolakan.

Pertimbangan Strategis

Adalah suatu hal yang aneh jika kondisi geografis Papua yang jauh dari Jakarta selalu menjadi kerikil yang menghambat terselenggaranya kegiatan nasional. Dalam kacamata geo-politik strategis, apa yang dilakukan oleh PB dengan mendorong pelaksanaan Muspimnas di Papua adalah untuk menegaskan komitmen PMII sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Anggaran Dasar. Cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UUD 45 meliputi dan memayungi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

Berdasarkan basis konstitusi itulah maka konflik yang berlarut di Papua harus diakhiri. Masyarakat Papua harus dihormati dan diperlakukan setara dalam mendapat kesempatan melakukan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan seperti daerah-daerah lainnya. Untuk hal ini rasanya tidak mustahil mengingat konflik Aceh yang berlangsung puluhan tahun pun dapat diselesaikan dengan baik dan beradab.

Mengingat positioning yang dimilikinya maka PMII memilih menjadi agen sosial dan kultural yang berusaha secara aktif terlibat dalam upaya perdamaian, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan dalam bingkai konstitusi di tanah Papua.

Pertimbangan taktisnya adalah peserta Muspimnas kali ini berdasarkan AD/ART PMII yang telah ditetapkan dalam Kongres XVII di Banjarmasin hanya mengikutsertakan PKC sebagai peserta. Dengan jumlah peserta yang tidak terlalu banyak maka sangat dimungkinkan kegiatan Muspimnas dapat dilangsungkan sesuai infrastruktur yang ada di Papua. Pertimbangan taktis lainnya adalah kegiatan Muspimnas di Papua akan semakin menimbulkan gairah berorganisasi kader-kader PMII Papua yang selama ini terkesan di anak tirikan.

Mengatasi Hambatan

Biaya transportasi yang mahal tentu tengah dipikirkan dengan keras oleh PB. Ada beberapa alternatif yang ke depan bisa dijadikan sebagai opsi yang paling memungkinkan, di antaranya adalah menggunakan kapal laut milik Pelni atau milik TNI AL dan menggunakan pesawat logistik tipe Hercules yang miliki oleh TNI AU untuk pemberangkatan dan pemulangan peserta melalui Jakarta. Panitia Muspimnas pasti akan bekerja cepat untuk mengatasi hambatan ini.

Keistimewaan dari mahalnya sisi transportasi tentu juga dibarengi dengan kebaikan lainnya. Selama republik berdiri, nyaris tidak pernah ada organisasi ekstra mahasiswa yang menyelenggarakan acara nasionalnya di bumi Cendrawasih. Dalam ingatan penulis hanya PMKRI saja yang pernah menyelenggarakan Kongres di sana. Jika Musmpimnas berhasil terselenggara dengan baik tentu saja hal ini akan menjadi sejarah tersendiri bagi PMII yang ‘berani’ menyelenggarakan kegiatan nasional di Papua.

Selain transportasi, hambatan yang dikuatirkan dalam benak banyak senior, pengurus, dan kader adalah kondisi keamanan Papua. Masih terdapatnya gerakan separatis bersenjata serta warga religius fundamentalis tentu saja menjadi perhatian khusus pada saat Muspimnas. Komunikasi intensif dengan berbagai pihak tentu menjadi solusi yang paling baik untuk mengatasi munculnya potensi ancaman. Panitia nasional dan lokal harus berjuang meyakinkan seluruh stakeholders dari unsur pemerintah dan non-pemerintah.

Bagi unsur pemerintah baik nasional dan lokal, pendekatan lobby dilakukan dengan mendorong argumentasi bahwa penyelenggaraan Muspimnas di Papua bisa menjadi indikator kondusifitas sekaligus meng-counter persepsi negatif yang selama ini muncul di media massa. Karena itulah, dukungan maksimal harus diberikan.

Bagi unsur lokal, PMII harus menghindari kesan adanya “kegiatan terselubung” atas proses menjadi Indonesia dan bagian dari proses Islamisasi mengingat dalam PMII terdapat kosakata Islam dan Indonesia. Cara yang paling tepat untuk mengatasi hal itu adalah dengan menjelaskan bahwa Muspimnas merupakan sarana menegakkan harkat, martabat, dan keadilan sebagaimana yang diperjuangkan oleh almarhum Gus Dur terhadap masyarakat Papua. Gerakan PMII juga harus terlihat sebagai kelanjutan perjuangan atas cita-cita Gus Dur.

Agar nampak clear maka perlu dibarengi dengan upaya melibatkan tokoh masyarakat Papua dalam salah satu sesi Muspimnas. Point plus-nya adalah kita dapat mendengar ungkapan rasional dan emosial secara langsung. Adapun impact-nya, bisa saja PMII memberikan solusi kreatif bagi seluruh stakeholders dalam mengatasi permasalahan dari berbagai perspektif.

Kesuksesan penyelenggaraan Muspimnas tentu akan menjadi crucial message bagi para elite, pengamat, dan masyarakat. Bukan?

Pekanbaru, 22 Oktober 2012