Beberapa bulan yang lalu dunia dikejutkan oleh Donald Trump, seorang miliarder, yang mempertanyakan keabsahan tempat kelahiran Presiden Obama. Berharap meraih simpati dari kalangan republikan yang terkenal konservatif namun petaka yang didapat. Ulahnya menjadi cibiran banyak orang yang berbuntut kegagalan menjadi nominator utama dalam konvensi Partai Republik yang kini masih berlangsung.

Jauh sebelum lontaran Trump banyak isu miring pernah bermunculan. Obama disebut orang yang tidak jelas agamanya dan mungkin seorang muslim. Ia dituding pernah sekolah di madrasah ketika masa kecil di Jakarta. Bahkan, ia diumpamakan sebagai seorang komunis karena program-program yang ditawarkannya banyak yang mengedepankan keadilan sosial. Tudingan-tudingan yang tidak jelas dasarnya terus dilancarkan karena terjadi kefrustasian akut dalam upaya membendung laju Obama.

Bukannya berhasil, kebanyakan pemilih di Amerika justru secara sadar tetap memberi mandat kepada Obama sebagai Presiden kulit hitam pertama.

Memang terkesan terlalu jauh membandingkan pemilih di Amerika akan punya budaya politik yang sama dengan di Jakarta. Transisi demokrasi yang telah berlangsung selama 13 tahun berbeda dengan tradisi demokrasi yang sudah berjalan ratusan tahun. Meski demikian, ada kesamaan dalam proses yang terus-menerus berulang yakni masyarakat terus belajar memahami esensi pemilihan dalam demokrasi.

Kita bersyukur praktek kampanye yang saling menghina secara vulgar tidak dilakukan oleh para kandidat sebagaimana yang lazim terjadi di Amerika. Kita juga gembira melihat bagaimana demokrasi dan kultur masyarakat saling bernegosiasi dan beradaptasi. Tidak seluruh budaya politik asing diimitasi secara sempurna.

Pilkada Jakarta putaran pertama telah usai. Nyaris sempurna tanpa insiden apapun kecuali masalah DPT. Dua kandidat melaju menuju putaran kedua karena tidak ada pemenang yang memiliki suara di atas 50 persen. Aturan khusus yang hanya berlaku di daerah khusus.

Kedua kandidat dan tim suksesnya tengah menyiapkan taktik-taktik baru untuk merebut simpati pemilih. Kesalahan kecil tidak dimungkinkan di mana kesempatan hanya kembali datang di lima tahun berikutnya. Dan pastinya, apapun taktik yang digunakan kedua tim kandidat, kita semua sepakat bahwa sesi kampanye putaran kedua tetap merupakan sarana edukasi. Kenyamanan dan ketertiban seperti yang terjadi di putaran pertama harus dilanjutkan.

Sayangnya, belum resmi KPUD menetapkan hasil pilkada, pesan-pesan negatif yang menyerang kandidat makin banyak bermunculan. Pesan-pesan tidak kreatif yang membawa isu SARA yang menyerang kandidat tertentu.

Isu SARA kerap digunakan untuk mengkristalisasi identitas dan memperkuat ikatan emosionalitas pemilih. Dalam batas tertentu, isu SARA yang digunakan ke dalam dapat berbuah manis menjadi dukungan suara melalui kesadaran kolektif berbaju identitas kolektif. Adapun isu SARA yang digunakan ke luar berpotensi hasil ganda. Selain bisa menambah dukungan tetapi juga menimbulkan antipati karena dianggap hanya pengalihan isu dari substansi masalah yang harusnya bisa diproyeksikan pemecahannya. Blunder atas penggunaan isu SARA sangat mungkin terjadi di tengah pemilih yang rasional.

Sejauh ini, belum ada pihak yang secara ksatria menyatakan bertanggungjawab atas isu yang mendiskreditkan kandidat tertentu. Pesan singkat bisa dibuat oleh siapapun: kandidat, tim sukses, atau simpatisan. Terdapat juga kemungkinan dilakukan oleh orang lain yang punya pilihan politik berbeda yang bertujuan untuk mendapatkan simpati atas kandidat yang didukungnya. Di luar kemungkinan-kemungkinan tadi sebaiknya tidak terus mengencangkan penggunaan isu SARA.

Penggunaan isu SARA yang bertujuan untuk menyerang kandidat tertentu dipastikan sama sekali tidak akan efektif di Pilkada Jakarta.

Heterogenitas di Jakarta bukan sekedar mitos. Setidaknya pendapat ini bisa dibenarkan jika dilihat dari sejarah Jakarta yang pernah memiliki gubernur berlatarbelakang politisi partai, seniman, birokrat, tentara,  dan professional.  Tidak kesemuanya kelahiran Jakarta dan hanya identik dengan etnik tertentu.

Heterogenitas ini juga terlihat di masyarakat. Jakarta menjadi satu-satunya kota yang paling komplit memiliki warga dari berbagai macam etnik dan daerah yang ada di Indonesia. Tidak ada etnik yang paling dominan di Jakarta. Pilihannya, warga beretnik apapun harus didekati dengan cara yang brilian dan bukan dengan cara menebar kebencian. Merekalah hakim dari pemilihan gubernur yang untuk keduakalinya digelar.

Di luar isu etnik, penggunaan isu agama secara berlebihan juga akan bernasib sama. Penulis ingat betul dalam pamflet yang banyak beredar di Pilkada tahun 2007 yang menulis bahwa salah satu kandidat pernah mengenyam pendidikan SD hingga SMA di sekolah swasta yang dikelola yayasan keagamaan yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Tujuannya mendeligitimasi pengetahuan keagamaan kandidat yang bersangkutan. Toh dia tetap terpilih.

Sebagai miniatur Indonesia, warga Jakarta akan resisten dan menghukum kandidat yang cenderung menginginkan eksklusifitas. Oleh karena mereka rasional, mereka hanya perlu tahu kandidat mana yang menawarkan program bagus untuk menyelesaikan masalah, memiliki integritas tinggi membangun kota dan warga kota Jakarta, dan bisa dipercaya.

Melepas isu SARA dalam Pilkada bukan hanya tidak efektif bagi hasil pemilihan tetapi juga berpotensi meningkatkan konflik horizontal. Konstruksi identitas yang terlalu ekstrim untuk meningkatkan kadar emosionalitas pemilih akan menjadi bom waktu. Bom waktu yang tidak lagi cukup dilampiaskan dengan mencoblos kertas suara tetapi dengan batu berserakan di jalanan.

Penghalalan segala cara untuk saling mengganjal dengan taktik dan isu-isu kotor hanya akan menjadi bumerang bagi kandidat. Di putaran pertama masyarakat telah menghukum kandidat yang tidak memiliki taktik bermutu. Hukuman serupa akan kembali terjadi di putaran kedua. Bukan?

 

Dwi Winarno

Penulis